Dewan Dukung Bangil Ibukota

Jadi Masukan di Pembahasan RTRW Kabupaten

Wacana Bangil menjadi ibukota Kabupaten Pasuruan kembali digulirkan. Usai dilempar salah satu tokoh Bangil, Kiai Choiron Syakur, kalangan dewan setempat menyambut baik ide tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Agus Priya Sanjata menyatakan, sudah seharusnya kabupaten memiliki daerah yang menjadi pusat pemerintahan di wilayahnya sendiri. “Saya tertarik sinyalemen Kiai Choiron. Memang kita ini tertinggal dari daerah-daerah lain dalam menentukan ibukota wilayah,” cetus Agus Priya Sanjata, kemarin (30/4).

Sebagaimana berita Radar Bromo sebelumnya, disetujuinya Kraksaan untuk diusulkan sebagai ibukota Kabupaten Probolinggo oleh DPRD setempat memantik tokoh Bangil bersuara lantang. KH Choiron Syakur, salah satu tokoh Bangil meminta Kabupaten Pasuruan juga punya greget sama menelorkan ide besar itu.

“Anda bisa lihat Kepanjen di Malang, Kraksaan di Probolinggo, Mojosari di Mojokerto, Caruban di Madiun, apalagi Batu di Malang. Kota-kota ini dulunya statusnya hampir sama dengan Bangil di Pasuruan. Tapi, kenapa Pasuruan justru tertinggal dengan mereka,” sesal Choiron saat itu.

Sebagai warga Bangil, dia punya kajian historis dan politis. Kajian historisnya, Bangil dalam sejarahnya pernah dijadikan pusat kadipaten. Terbukti adanya alun-alun, masjid agung, pendapa bupati, dan juga makam para bupati.

“Saya kira, DPRD dan juga Pemkab harus serius menyambut langkah ini. Termasuk bagaimana membahas RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah)-nya,” terang kiai yang pernah memimpin PCNU Bangil ini.

Sementara, untuk menentukan daerah mana yang cocok sebagai ibukota kabupaten, Agus menilai hal itu perlu dipelajari dari banyak hal. Mulai rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW), desain atau gambaran yang harus disiapkan, serta kemampuan daerah menganggarkan hal itu.

Dilihat dari sisi historis dan semangat pembangunan, Agus menilai Bangil memang layak disuarakan di tingkat dewan. Menurutnya, dari sisi historis, Bangil punya kapabilitas dibanding daerah lain di kabupaten. Seperti adanya alun-alun, masjid agung, pendapa atau infrastruktur lainnya.

Begitu pula, dilihat dari semangat membangun daerah. Di wilayah Bangil, lanjut anggota Komisi C DPRD ini, hampir semua fasilitas publik sudah terpusat di Bangil. Mulai dari kantor DPRD, RSUD, kantor para penegak hukum, hingga sarana olahraga. “Ini akan kami jadikan bahan untuk kita usung di tingkat dewan dalam pembahasan RTRW nanti,” cetus Agus.

Pembahasan RTRW akan dilakukan dalam waktu dekat. Pihaknya mengaku konsen dalam pola pembahasan RTRW di beberapa daerah di Kabupaten Pasuruan. Termasuk, bagaimana potret Bangil nantinya.

“Hanya, yang juga perlu pemikiran dan ini juga masukan, bagaimana menjadikan Bangil ini bebas banjir. Kami khawatir nanti nasibnya seperti Jakarta. Ibukota tapi selalu ditamui banjir,” kritik Agus sambil tersenyum.

Senada diungkapkan Mustoliq. Anggota Panitia Musyawarah (Panmus) dewan ini juga tergelitik ide menjadikan Bangil sebagai ibukota kabupaten. “Tentu ini akan menjadi masukan berharga bagi kami saat membahas RTRW di dewan nantinya,” tegas Mustoliq.

Pembahasan RTRW itu diusahakan akan bisa dilakukan pada dewan periode saat ini. “Kalau pusat pemerintahan itu selalu ndompleng wilayah Kota Pasuruan, sulit mencari identitas, mana pusat pemerintahan kabupaten yang jelas. Makanya, kami juga perlu support agar pemikiran ini nantinya bisa dibahas lebih serius di tingkat dewan,” terangnya. (day/jm)

sumber: jawapos.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s