Perlu Kajian Lebih Komprehensif

Soal Bangil Jadi Ibukota Kabupaten

BANGIL – Dukungan menjadikan Bangil sebagai Ibukota Kabupaten terus menguat. Setelah dari tokoh masyarakat dan PCNU setempat, dukungan serupa juga datang dari Ketua DPRD Kabupaten Akhmad Zubaidi. Dia mengaku setuju tentang wacana tersebut. Hanya, perlu kajian komprehensif untuk bisa menggagas konsep menjadi realita.

“Bisa saja dikaji RTRW (Rencana Tata Ruang-Wilayah)-nya. Lalu, bagaimana soal kemampuan daerah dan potensi pendukungnya. Jadi, memang banyak hal yang harus dipersiapkan,” terang Zubaidi kepada Radar Bromo, kemarin.

Memang, saat ini beberapa instansi sudah bergeser ke Bangil. Mulai kantor DPRD, Polres, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Pengadilan Agama, Rutan, dan RSUD Bangil. Bahkan, dilihat dari sejarah, Bangil pernah menjadi pusat daerah otonom. Ini dibuktikan dengan adanya pendapa Kabupaten, alun-alun sebagai sentral Ibukota, Masjid Agung Bangil dan lainnya.

Zubaidi menganggap, idealnya Ibukota suatu wilayah itu berada di wilayahnya sendiri. Jika masih dompleng kepada wilayah lain, maka perputaran ekonomi atau keuangan tidak lepas dari wilayah yang didomplengi itu. “Kalau konsep perpindahan Ibukota itu diartikan sebagai perpindahan pusat pemerintahan dan pendapa Kabupaten, maka tentu harus ada niatan sejak awal. Termasuk, apakah itu menjadi skala prioritas dari satuan anggaran APBD yang ada,” tegasnya.

Sebab, dalam analisisnya, untuk memindahkan pusat pemerintahan Kabupaten ke Bangil, anggaran yang dibutuhkan sangat besar. “Bisa saja separo dari kekuatan APBD terserap untuk perencanaan itu. Mungkin kalau dilakukan secara multiyears, apakah dalam lima tahun bisa tuntas. Saya juga tidak begitu yakin,” cetusnya.

Ketua DPRD asal PKB ini sempat membandingkan dengan pola pembangunan fisik RSUD Bangil. Saat itu, fisik RSUD Bangil dianggarkan sekitar Rp 70 M lebih dengan pola multiyeras. Kalau ditambahkan dengan alat kesehatan dan tambahan fisik lain, maka dana yang dibutuhkan bisa mencapai Rp 100 miliar.

“Ya, itu dibandingkan saja. RSUD baru segitu. Wujudnya juga seperti itu. Luas lahan tentu akan lebih besar kalau dipakai untuk pusat kantor pemerintahan. Otomatis dana yang dikeluarkan jauh lebih besar,” tegasnya.

Dari luas tanah, kalaupun direncanakan di Raci Bangil, pemerintah daerah tidak punya tanah sebanyak itu. Struktur tanah di Raci juga tidak terlalu bagus. Banyak rongga seperti sawah sehingga banyak menyerap dana untuk pengurukan.

“Saya dulu sempat berbincang dengan pihak kantor pos di alun-alun Bangil. Kalau misalnya di-ruislag (tukar guling) untuk perumahan Bupati atau minimal Pendapa, apa bisa? Tapi, sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut,” terangnya.

Hanya, Zubaidi secara pribadi menyatakan setuju jika pusat pemerintahan Kabupaten Pasuruan pindah ke wilayahnya sendiri. “Saya sih oke-oke saja,” cetusnya. (day)

Sumber: jawapos.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s